Pajak Progresif Mobil dan Penghitungannya

Bagi Anda yang memiliki mobil lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama, maka Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak progresif mobil. Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak progresif mobil adalah pajak yang dikenakan bagi pemilik mobil dengan perhitungan ketentuan tarif pajak sesuai dengan yang telah disebutkan di atas. Pajak progresif mobil termasuk dalam Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketahui berbagai hal tentang pajak progresif mobil dan bagaimana ketentuannya agar tidak terkena pajaknya.

Tarif Pajak Progresif Mobil

Ketahui Tentang Pajak Progresif Mobil Dan Tips Agar Tidak Terkena Pajaknya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penilaian PKB didasarkan atas pengalian antara dua faktor. Kedua faktor tersebut adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Besaran nilai PKB ini telah tertulis pada STNK setiap kendaraan bermotor yang Anda miliki. Berikut ini adalah persentase tarif pajak progresif mobil:

  1. Untuk kepemilikan mobil pertama, tarif pajaknya sebesar 1,5%
  2. Mobil kedua, tarif pajaknya sebesar 2%
  3. Mobil ketiga, tarif pajaknya sebesar 2,5%
  4. Sedangkan untuk mobil keempat dan seterusnya, tarif pajaknya sebesar 4%.

Cara Menghitung Pajak Progresif Mobil

Ketahui Tentang Pajak Progresif Mobil Dan Tips Agar Tidak Terkena Pajaknya

Secara garis besar, perhitungan pajak progresif mobil ini dimulai dari menghitung NJKB terlebih dahulu. Cara menghitung NJKB yaitu menggunakan rumus perhitungan (PKB/2) x 100. Untuk melihat nilai PKB mobil, Anda hanya perlu melihatnya di balik STNK, di sana tertera nilai PKB kendaraan. Setelah mendapatkan nilai NJKB mobil, selanjutnya Anda harus mengalikan dengan persentase tarif pajak progresif mobil, sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan Anda. Lanjutkan dengan menambahkan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Contoh Perhitungan

Bapak Agung memiliki 4 unit mobil. Keempat unit mobil tersebut memiliki tipe dan tahun yang sama. Diketahui bahwa nilai PKB adalah Rp1.500.000 dan nilai SWDKLLJ adalah Rp150.000. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung NJKB dengan rumus NJKB = (PKB/2) x 100 = (Rp1.500.000/2) x 100 = Rp75.000.000. Setelah mengetahui NJKB-nya, selanjutnya adalah menghitung pajak progresif tiap mobilnya, dimulai dari mobil pertama.

  1. Mobil pertama, PKB = Rp75.000.000 x 1,5% = Rp1.125.000. SWDKLLJ = Rp150.000. Maka total pajaknya menjadi Rp1.275.000.
  2. Mobil kedua, PKB = Rp75.000.000 x 2% = Rp1.500.000 (Terjadi Kenaikan). SWDKLLJ = Rp150.000, sehingga total pajaknya menjadi Rp1.650.000.
  3. Mobil ketiga, PKB = Rp75.000.000 x 2,5% = Rp1.875.000 (Terjadi Kenaikan). SWDKLLJ = Rp150.000, maka total pajaknya Rp2.025.000.
  4. Dan mobil keempat, PKB = Rp75.000.000 x 4% = Rp3.000.000 (Terjadi Kenaikan). SWDKLLJ = Rp150.000, maka total pajaknya sebesar Rp3.150.000.

Tips Untuk Menghindari Pajak Progresif Kendaraan

  1. Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua. Bagi Anda yang sudah mandiri dan berkeluarga, tetapi masih tinggal dengan orangtua sebaiknya segera mengurus pisah KK. Apabila tidak diurus, maka kepemilikan mobil akan terkena tarif pajak progresif, karena alamat yang digunakan di STNK sama. Bagi Anda yang sudah menikah dan memiliki kartu keluarga terpisah dapat mendatangi Samsat dan mengajukan keberatan atas pengenaan pajak progresif yang tidak tepat. Dengan begitu, Anda dapat terhindar dari pajak progresif kendaraan.
  2. Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian. Ternyata tidak jarang pula ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu keluarga. Hal ini terjadi karena rumah yang dihuni cukup besar. Di rumah tersebut ada banyak kendaraan. Jika sudah seperti ini, potensi terkena pajak progresif akan semakin besar. Untuk menghindarinya, Anda dapat melakukan pemecahan sertifikat rumah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Setelah masing-masing bagian rumah memiliki sertifikatnya sendiri, maka Anda dapat mengajukan penggantian alamat ke Samsat.
  3. Memilih menggunakan transportasi umum. Cara ini merupakan salah satu cara paling mudah yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak progresif kendaraan. Dengan memilih untuk menggunakan transportasi umum, Anda tidak perlu membeli atau memiliki lebih dari satu kendaraan  yang dapat menyebabkan terkena tingginya pajak progresif. Dengan menggunakan transportasi umum, selain dapat menghemat pengeluaran untuk pajak, Anda juga akan berperan serta dan ikut membantu mengurangi kemacetan.

Sumber : Klikpajak

Restitusi Pajak dan Pengurusan Restitusi Pajak

Atas pajak yang lebih dibayarkan, Anda berhak untuk mengajukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi:

  1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak), dan
  2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM (kondisi in terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya).

Apabila pajak yang Anda bayarkan menurut perhitungan lebih besar daripada yang seharusnya menurut ketentuan perpajakan, Anda dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, permohonan diajukan melalui SPT Tahunan PPh (untuk jenis pajak PPh) atau SPT Masa PPN (untuk jenis pajak PPN dan/atau PPnBM). Pada SPT Tahunan PPh maupun SPT Masa PPN terdapat bagian kolom yang berisi perlakuan apa saja yang ingin dilakukan wajib pajak dalam hal terdapat pajak yang lebih dibayar.

Contoh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Pendahuluan PPh

Contoh pada SPT Tahunan PPh Badan

Pendahuluan badan

Contoh pada SPT Masa PPN

Penadahuluan PPN

Dalam pengajuan pengembelian kelebihan bayar, Anda dapat memilih untuk dilakukan proses Pengembalian Pendahuluan maupun proses Restitusi biasa.

Proses Pengembalian Pendahuluan hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak tertentu. Proses pengembalian lebih cepat karena hanya dilakukan penelitian namun di masa yang akan datang dimungkinkan dilanjutkan dengan pemeriksaan apabila ditemukan data baru. Lebih lanjut mengenai Pengembalian Pendahuluan dapat diakses melalui tautan ini.

Sementara untuk proses restitusi selain pengembalian pendahuluan, proses pengembalian dilakukan melalui pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

Apabila dalam penyampaian SPT menyatakan lebih bayar namun tidak disertai permohonan Pengembalian Pendahuluan, sehingga tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, maka akan ditindaklanjuti dengan prosedur pemeriksaan.

 

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak :

  1. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran karena diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) berdasarkan proses pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. terbitnya SKPLB atas proses pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang maupun proses pengembalian pajak yang bukan diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu atau kriteria tertentu;
  3. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan;
  4. Surat Keputusan Keberatan diterbitkan;
  5. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
  6. Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan;
  7. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi  diterbitkan;
  8. Surat Keputusan Pengurangan SKP atau Surat Keputusan Pembatalan SKP diterbitkan; atau
  9. Surat Keputusan Pengurangan STP atau Surat Keputusan Pembatalan STP diterbitkan.

Daftar Konsultan Pajak Terdaftar di OJK

Jasa Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. Tapi, kenapa kita membutuhkan jasa konsultan pajak?

Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, berikut ulasan ringkas mengenai konsultan pajak yang perlu Anda baca. Harapannya, Anda memperoleh pemahaman dasar mengenai profesi ini sehingga bisa membantu Anda untuk memutuskan penting atau tidaknya jasa konsultan pajak.

Pengertian Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Artinya, konsultan pajak adalah orang yang bertugas membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu, pihak yang menggunakan jasa tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Di Indonesia, sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam rangka efisiensi perusahaan. Berikut ini layanan yang biasanya diberikan konsultan pajak pada para pengguna jasanya:

1. Kepatuhan pajakKonsultan pajak mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kpatuhan pajak kliennya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

2. Perencanaan pajakKonsultan pajak melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan klien.

3. Pemeriksaan Laporan PajakIni adalah layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

4. Pendampingan dalam Pemeriksaan. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya. Konsultan pajak juga ikut membantu menyiapkan data/dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan.

5. KonsultasiKonsultan pajak menawarkan jasa konsultasi permasalahan perpajakan.

6. Restitusi pajakBila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), konsultan pajak dapat membantu pelaksanaannya mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut.

7. Penyelesaian sengketa pajakKonsultan pajak dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pajak. Contohnya jika klien berencana mengajukan keberatan pajak, banding, dan lain sebagainya.

Daftar Konsultan Pajak terdaftar di OJK

Price and Asset Consulting, Konsultan SDM Terbaik di Indonesia

Aceh, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Barat Daya, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Besar, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Jaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Singkil, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Tamiang, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Tenggara, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Aceh Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Bener Meriah, Konsultan SDM di Kabupaten  Bireuen, Konsultan SDM di Kabupaten  Gayo Lues, Konsultan SDM di Kabupaten  Nagan Raya, Konsultan SDM di Kabupaten  Pidie, Konsultan SDM di Kabupaten  Pidie Jaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Simeulue, Konsultan SDM di Kota  Banda Aceh, Konsultan SDM di Kota  Langsa, Konsultan SDM di Kota  Lhokseumawe, Konsultan SDM di Kota  Sabang, Konsultan SDM di Kota  Subulussalam, Sumatera Utara (SUMUT), Konsultan SDM di Kabupaten  Asahan, Konsultan SDM di Kabupaten  Batubara, Konsultan SDM di Kabupaten  Dairi, Konsultan SDM di Kabupaten  Deli Serdang, Konsultan SDM di Kabupaten  Humbang Hasundutan, Konsultan SDM di Kabupaten  Karo, Konsultan SDM di Kabupaten  Labuhanbatu, Konsultan SDM di Kabupaten  Labuhanbatu Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Labuhanbatu Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Langkat, Konsultan SDM di Kabupaten  Mandailing Natal, Konsultan SDM di Kabupaten  Nias, Konsultan SDM di Kabupaten  Nias Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Nias Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Nias Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Padang Lawas, Konsultan SDM di Kabupaten  Padang Lawas Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Pakpak Bharat, Konsultan SDM di Kabupaten  Samosir, Konsultan SDM di Kabupaten  Serdang Bedagai, Konsultan SDM di Kabupaten  Simalungun, Konsultan SDM di Kabupaten  Tapanuli Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Tapanuli Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Tapanuli Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Toba Samosir, Konsultan SDM di Kota  Binjai, Konsultan SDM di Kota  Gunungsitoli, Konsultan SDM di Kota  Medan, Konsultan SDM di Kota  Padangsidempuan, Konsultan SDM di Kota  Pematangsiantar, Konsultan SDM di Kota  Sibolga, Konsultan SDM di Kota  Tanjungbalai, Konsultan SDM di Kota  Tebing Tinggi, Sumatera Barat (SUMBAR), Konsultan SDM di Kabupaten  Agam, Konsultan SDM di Kabupaten  Dharmasraya, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Mentawai, Konsultan SDM di Kabupaten  Lima Puluh Kota, Konsultan SDM di Kabupaten  Padang Pariaman, Konsultan SDM di Kabupaten  Pasaman, Konsultan SDM di Kabupaten  Pasaman Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Pesisir Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Sijunjung, Konsultan SDM di Kabupaten  Solok, Konsultan SDM di Kabupaten  Solok Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanah Datar, Konsultan SDM di Kota  Bukittinggi, Konsultan SDM di Kota  Padang, Konsultan SDM di Kota  Padangpanjang, Konsultan SDM di Kota  Pariaman, Konsultan SDM di Kota  Payakumbuh, Konsultan SDM di Kota  Sawahlunto, Konsultan SDM di Kota  Solok, Riau, Konsultan SDM di Kabupaten  Bengkalis, Konsultan SDM di Kabupaten  Indragiri Hilir, Konsultan SDM di Kabupaten  Indragiri Hulu, Konsultan SDM di Kabupaten  Kampar, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Meranti, Konsultan SDM di Kabupaten  Kuantan Singingi, Konsultan SDM di Kabupaten  Pelalawan, Konsultan SDM di Kabupaten  Rokan Hilir, Konsultan SDM di Kabupaten  Rokan Hulu, Konsultan SDM di Kabupaten  Siak, Konsultan SDM di Kota  Dumai, Konsultan SDM di Kota  Pekanbaru, Kepulauan Riau (KEPRI), Konsultan SDM di Kabupaten  Bintan, Konsultan SDM di Kabupaten  Karimun, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Anambas, Konsultan SDM di Kabupaten  Lingga, Konsultan SDM di Kabupaten  Natuna, Konsultan SDM di Kota  Batam, Konsultan SDM di Kota  Tanjung Pinang, Jambi, Konsultan SDM di Kabupaten  Batanghari, Konsultan SDM di Kabupaten  Bungo, Konsultan SDM di Kabupaten  Kerinci, Konsultan SDM di Kabupaten  Merangin, Konsultan SDM di Kabupaten  Muaro Jambi, Konsultan SDM di Kabupaten  Sarolangun, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanjung Jabung Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanjung Jabung Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Tebo, Konsultan SDM di Kota  Jambi, Konsultan SDM di Kota  Sungai Penuh, Konsultan SDM di Kabupaten  Bengkulu Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Bengkulu Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Bengkulu Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Kaur, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepahiang, Konsultan SDM di Kabupaten  Lebong, Konsultan SDM di Kabupaten  Mukomuko, Konsultan SDM di Kabupaten  Rejang Lebong, Konsultan SDM di Kabupaten  Seluma, Konsultan SDM di Kota  Bengkulu, Sumatera Selatan (SUMSEL), Konsultan SDM di Kabupaten  Banyuasin, Konsultan SDM di Kabupaten  Empat Lawang, Konsultan SDM di Kabupaten  Lahat, Konsultan SDM di Kabupaten  Muara Enim, Konsultan SDM di Kabupaten  Musi Banyuasin, Konsultan SDM di Kabupaten  Musi Rawas, Konsultan SDM di Kabupaten  Musi Rawas Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Ogan Ilir, Konsultan SDM di Kabupaten  Ogan Komering Ilir, Konsultan SDM di Kabupaten  Ogan Komering Ulu, Konsultan SDM di Kabupaten  Ogan Komering Ulu Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Ogan Komering Ulu Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Penukal Abab Lematang Ilir, Konsultan SDM di Kota  Lubuklinggau, Konsultan SDM di Kota  Pagar Alam, Konsultan SDM di Kota  Palembang, Konsultan SDM di Kota  Prabumulih, Konsultan SDM di Kabupaten  Bangka, Konsultan SDM di Kabupaten  Bangka Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Bangka Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Bangka Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Belitung, Konsultan SDM di Kabupaten  Belitung Timur, Konsultan SDM di Kota  Pangkal Pinang, Konsultan SDM di Kabupaten  Lampung Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Lampung Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Lampung Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Lampung Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Lampung Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Mesuji, Konsultan SDM di Kabupaten  Pesawaran, Konsultan SDM di Kabupaten  Pesisir Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Pringsewu, Konsultan SDM di Kabupaten  Tulang Bawang, Konsultan SDM di Kabupaten  Tulang Bawang Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanggamus, Konsultan SDM di Kabupaten  Way Kanan, Konsultan SDM di Kota  Bandar Lampung, Konsultan SDM di Kota  Metro, Banten, Konsultan SDM di Kabupaten  Lebak, Konsultan SDM di Kabupaten  Pandeglang, Konsultan SDM di Kabupaten  Serang, Konsultan SDM di Kabupaten  Tangerang, Konsultan SDM di Kota  Cilegon, Konsultan SDM di Kota  Serang, Konsultan SDM di Kota  Tangerang, Konsultan SDM di Kota  Tangerang Selatan, Jawa Barat (JABAR), Konsultan SDM di Kabupaten  Bandung, Konsultan SDM di Kabupaten  Bandung Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Bekasi, Konsultan SDM di Kabupaten  Bogor, Konsultan SDM di Kabupaten  Ciamis, Konsultan SDM di Kabupaten  Cianjur, Konsultan SDM di Kabupaten  Cirebon, Konsultan SDM di Kabupaten  Garut, Konsultan SDM di Kabupaten  Indramayu, Konsultan SDM di Kabupaten  Karawang, Konsultan SDM di Kabupaten  Kuningan, Konsultan SDM di Kabupaten  Majalengka, Konsultan SDM di Kabupaten  Pangandaran, Konsultan SDM di Kabupaten  Purwakarta, Konsultan SDM di Kabupaten  Subang, Konsultan SDM di Kabupaten  Sukabumi, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumedang, Konsultan SDM di Kabupaten  Tasikmalaya, Konsultan SDM di Kota  Bandung, Konsultan SDM di Kota  Banjar, Konsultan SDM di Kota  Bekasi, Konsultan SDM di Kota  Bogor, Konsultan SDM di Kota  Cimahi, Konsultan SDM di Kota  Cirebon, Konsultan SDM di Kota  Depok, Konsultan SDM di Kota  Sukabumi, Konsultan SDM di Kota  Tasikmalaya, Jakarta, Konsultan SDM di Kabupaten  Administrasi Kepulauan Seribu, Konsultan SDM di Kota  Administrasi Jakarta Barat, Konsultan SDM di Kota  Administrasi Jakarta Pusat, Konsultan SDM di Kota  Administrasi Jakarta Selatan, Konsultan SDM di Kota  Administrasi Jakarta Timur, Konsultan SDM di Kota  Administrasi Jakarta Utara, Jawa Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Banjarnegara, Konsultan SDM di Kabupaten  Banyumas, Konsultan SDM di Kabupaten  Batang, Konsultan SDM di Kabupaten  Blora, Konsultan SDM di Kabupaten  Boyolali, Konsultan SDM di Kabupaten  Brebes, Konsultan SDM di Kabupaten  Cilacap, Konsultan SDM di Kabupaten  Demak, Konsultan SDM di Kabupaten  Grobogan, Konsultan SDM di Kabupaten  Jepara, Konsultan SDM di Kabupaten  Karanganyar, Konsultan SDM di Kabupaten  Kebumen, Konsultan SDM di Kabupaten  Kendal, Konsultan SDM di Kabupaten  Klaten, Konsultan SDM di Kabupaten  Kudus, Konsultan SDM di Kabupaten  Magelang, Konsultan SDM di Kabupaten  Pati, Konsultan SDM di Kabupaten  Pekalongan, Konsultan SDM di Kabupaten  Pemalang, Konsultan SDM di Kabupaten  Purbalingga, Konsultan SDM di Kabupaten  Purworejo, Konsultan SDM di Kabupaten  Rembang, Konsultan SDM di Kabupaten  Semarang, Konsultan SDM di Kabupaten  Sragen, Konsultan SDM di Kabupaten  Sukoharjo, Konsultan SDM di Kabupaten  Tegal, Konsultan SDM di Kabupaten  Temanggung, Konsultan SDM di Kabupaten  Wonogiri, Konsultan SDM di Kabupaten  Wonosobo, Konsultan SDM di Kota  Magelang, Konsultan SDM di Kota  Pekalongan, Konsultan SDM di Kota  Salatiga, Konsultan SDM di Kota  Semarang, Konsultan SDM di Kota  Surakarta, Konsultan SDM di Kota  Tegal, Konsultan SDM di Kabupaten  Bantul, Konsultan SDM di Kabupaten  Gunungkidul, Konsultan SDM di Kabupaten  Kulon Progo, Konsultan SDM di Kabupaten  Sleman, Konsultan SDM di Kota  Yogyakarta, Jawa Timur (JATIM), Konsultan SDM di Kabupaten  Bangkalan, Konsultan SDM di Kabupaten  Banyuwangi, Konsultan SDM di Kabupaten  Blitar, Konsultan SDM di Kabupaten  Bojonegoro, Konsultan SDM di Kabupaten  Bondowoso, Konsultan SDM di Kabupaten  Gresik, Konsultan SDM di Kabupaten  Jember, Konsultan SDM di Kabupaten  Jombang, Konsultan SDM di Kabupaten  Kediri, Konsultan SDM di Kabupaten  Lamongan, Konsultan SDM di Kabupaten  Lumajang, Konsultan SDM di Kabupaten  Madiun, Konsultan SDM di Kabupaten  Magetan, Konsultan SDM di Kabupaten  Malang, Konsultan SDM di Kabupaten  Mojokerto, Konsultan SDM di Kabupaten  Nganjuk, Konsultan SDM di Kabupaten  Ngawi, Konsultan SDM di Kabupaten  Pacitan, Konsultan SDM di Kabupaten  Pamekasan, Konsultan SDM di Kabupaten  Pasuruan, Konsultan SDM di Kabupaten  Ponorogo, Konsultan SDM di Kabupaten  Probolinggo, Konsultan SDM di Kabupaten  Sampang, Konsultan SDM di Kabupaten  Sidoarjo, Konsultan SDM di Kabupaten  Situbondo, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumenep, Konsultan SDM di Kabupaten  Trenggalek, Konsultan SDM di Kabupaten  Tuban, Konsultan SDM di Kabupaten  Tulungagung, Konsultan SDM di Kota  Batu, Konsultan SDM di Kota  Blitar, Konsultan SDM di Kota  Kediri, Konsultan SDM di Kota  Madiun, Konsultan SDM di Kota  Malang, Konsultan SDM di Kota  Mojokerto, Konsultan SDM di Kota  Pasuruan, Konsultan SDM di Kota  Probolinggo, Konsultan SDM di Kota  Surabaya, Bali, Konsultan SDM di Kabupaten  Badung, Konsultan SDM di Kabupaten  Bangli, Konsultan SDM di Kabupaten  Buleleng, Konsultan SDM di Kabupaten  Gianyar, Konsultan SDM di Kabupaten  Jembrana, Konsultan SDM di Kabupaten  Karangasem, Konsultan SDM di Kabupaten  Klungkung, Konsultan SDM di Kabupaten  Tabanan, Konsultan SDM di Kota  Denpasar, Nusa Tenggara Barat (NTB), Konsultan SDM di Kabupaten  Bima, Konsultan SDM di Kabupaten  Dompu, Konsultan SDM di Kabupaten  Lombok Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Lombok Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Lombok Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Lombok Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumbawa, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumbawa Barat, Konsultan SDM di Kota  Bima, Konsultan SDM di Kota  Mataram, Nusa Tenggara Timur (NTT), Konsultan SDM di Kabupaten  Alor, Konsultan SDM di Kabupaten  Belu, Konsultan SDM di Kabupaten  Ende, Konsultan SDM di Kabupaten  Flores Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Kupang, Konsultan SDM di Kabupaten  Lembata, Konsultan SDM di Kabupaten  Malaka, Konsultan SDM di Kabupaten  Manggarai, Konsultan SDM di Kabupaten  Manggarai Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Manggarai Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Ngada, Konsultan SDM di Kabupaten  Nagekeo, Konsultan SDM di Kabupaten  Rote Ndao, Konsultan SDM di Kabupaten  Sabu Raijua, Konsultan SDM di Kabupaten  Sikka, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumba Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumba Barat Daya, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumba Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Sumba Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Timor Tengah Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Timor Tengah Utara, Konsultan SDM di Kota  Kupang, Kalimantan Barat (KALBAR), Konsultan SDM di Kabupaten  Bengkayang, Konsultan SDM di Kabupaten  Kapuas Hulu, Konsultan SDM di Kabupaten  Kayong Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Ketapang, Konsultan SDM di Kabupaten  Kubu Raya, Konsultan SDM di Kabupaten  Landak, Konsultan SDM di Kabupaten  Melawi, Konsultan SDM di Kabupaten  Mempawah, Konsultan SDM di Kabupaten  Sambas, Konsultan SDM di Kabupaten  Sanggau, Konsultan SDM di Kabupaten  Sekadau, Konsultan SDM di Kabupaten  Sintang, Konsultan SDM di Kota  Pontianak, Konsultan SDM di Kota  Singkawang, Kalimantan Selatan (KALSEL), Konsultan SDM di Kabupaten  Balangan, Konsultan SDM di Kabupaten  Banjar, Konsultan SDM di Kabupaten  Barito Kuala, Konsultan SDM di Kabupaten  Hulu Sungai Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Hulu Sungai Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Hulu Sungai Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Kotabaru, Konsultan SDM di Kabupaten  Tabalong, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanah Bumbu, Konsultan SDM di Kabupaten  Tanah Laut, Konsultan SDM di Kabupaten  Tapin, Konsultan SDM di Kota  Banjarbaru, Konsultan SDM di Kota  Banjarmasin, Kalimantan Tengah (KALTENG), Konsultan SDM di Kabupaten  Barito Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Barito Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Barito Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Gunung Mas, Konsultan SDM di Kabupaten  Kapuas, Konsultan SDM di Kabupaten  Katingan, Konsultan SDM di Kabupaten  Kotawaringin Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Kotawaringin Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Lamandau, Konsultan SDM di Kabupaten  Murung Raya, Konsultan SDM di Kabupaten  Pulang Pisau, Konsultan SDM di Kabupaten  Sukamara, Konsultan SDM di Kabupaten  Seruyan, Konsultan SDM di Kota  Palangka Raya, Kalimantan Timur (KALTIM), Konsultan SDM di Kabupaten  Berau, Konsultan SDM di Kabupaten  Kutai Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Kutai Kartanegara, Konsultan SDM di Kabupaten  Kutai Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Mahakam Ulu, Konsultan SDM di Kabupaten  Paser, Konsultan SDM di Kabupaten  Penajam Paser Utara, Konsultan SDM di Kota  Balikpapan, Konsultan SDM di Kota  Bontang, Konsultan SDM di Kota  Samarinda, Kalimantan Utara (KALTARA), Konsultan SDM di Kabupaten  Bulungan, Konsultan SDM di Kabupaten  Malinau, Konsultan SDM di Kabupaten  Nunukan, Konsultan SDM di Kabupaten  Tana Tidung, Konsultan SDM di Kota  Tarakan, Provinsi Gorontalo, Konsultan SDM di Kabupaten  Boalemo, Konsultan SDM di Kabupaten  Bone Bolango, Konsultan SDM di Kabupaten  Gorontalo, Konsultan SDM di Kabupaten  Gorontalo Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Pohuwato, Konsultan SDM di Kota  Gorontalo, Sulawesi Selatan (SULSEL), Konsultan SDM di Kabupaten  Bantaeng, Konsultan SDM di Kabupaten  Barru, Konsultan SDM di Kabupaten  Bone, Konsultan SDM di Kabupaten  Bulukumba, Konsultan SDM di Kabupaten  Enrekang, Konsultan SDM di Kabupaten  Gowa, Konsultan SDM di Kabupaten  Jeneponto, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Selayar, Konsultan SDM di Kabupaten  Luwu, Konsultan SDM di Kabupaten  Luwu Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Luwu Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Maros, Konsultan SDM di Kabupaten  Pangkajene dan Kepulauan, Konsultan SDM di Kabupaten  Pinrang, Konsultan SDM di Kabupaten  Sidenreng Rappang, Konsultan SDM di Kabupaten  Sinjai, Konsultan SDM di Kabupaten  Soppeng, Konsultan SDM di Kabupaten  Takalar, Konsultan SDM di Kabupaten  Tana Toraja, Konsultan SDM di Kabupaten  Toraja Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Wajo, Konsultan SDM di Kota  Makassar, Konsultan SDM di Kota  Palopo, Konsultan SDM di Kota  Parepare, Sulawesi Tenggara (SULTRA), Konsultan SDM di Kabupaten  Bombana, Konsultan SDM di Kabupaten  Buton, Konsultan SDM di Kabupaten  Buton Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Buton Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Buton Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Kolaka, Konsultan SDM di Kabupaten  Kolaka Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Kolaka Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Konawe, Konsultan SDM di Kabupaten  Konawe Kepulauan, Konsultan SDM di Kabupaten  Konawe Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Konawe Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Muna, Konsultan SDM di Kabupaten  Muna Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Wakatobi, Konsultan SDM di Kota  Bau-Bau, Konsultan SDM di Kota  Kendari, Sulawesi Tengah (SULTENG), Konsultan SDM di Kabupaten  Banggai, Konsultan SDM di Kabupaten  Banggai Kepulauan, Konsultan SDM di Kabupaten  Banggai Laut, Konsultan SDM di Kabupaten  Buol, Konsultan SDM di Kabupaten  Donggala, Konsultan SDM di Kabupaten  Morowali, Konsultan SDM di Kabupaten  Morowali Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Parigi Moutong, Konsultan SDM di Kabupaten  Poso, Konsultan SDM di Kabupaten  Sigi, Konsultan SDM di Kabupaten  Tojo Una-Una, Konsultan SDM di Kabupaten  Toli-Toli, Konsultan SDM di Kota  Palu, Sulawesi Utara (SULUT), Konsultan SDM di Kabupaten  Bolaang Mongondow, Konsultan SDM di Kabupaten  Bolaang Mongondow Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Bolaang Mongondow Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Sangihe, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Talaud, Konsultan SDM di Kabupaten  Minahasa, Konsultan SDM di Kabupaten  Minahasa Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Minahasa Tenggara, Konsultan SDM di Kabupaten  Minahasa Utara, Konsultan SDM di Kota  Bitung, Konsultan SDM di Kota  Kotamobagu, Konsultan SDM di Kota  Manado, Konsultan SDM di Kota  Tomohon, Sulawesi Barat (SULBAR), Konsultan SDM di Kabupaten  Majene, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamasa, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamuju, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamuju Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamuju Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Polewali Mandar, Maluku, Konsultan SDM di Kabupaten  Buru, Konsultan SDM di Kabupaten  Buru Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Aru, Konsultan SDM di Kabupaten  Maluku Barat Daya, Konsultan SDM di Kabupaten  Maluku Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Maluku Tenggara, Konsultan SDM di Kabupaten  Maluku Tenggara Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Seram Bagian Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Seram Bagian Timur, Konsultan SDM di Kota  Ambon, Konsultan SDM di Kota  Tual, Maluku Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Halmahera Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Halmahera Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Halmahera Utara, Konsultan SDM di Kabupaten  Halmahera Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Sula, Konsultan SDM di Kabupaten  Halmahera Timur, Konsultan SDM di Kabupaten  Pulau Morotai, Konsultan SDM di Kabupaten  Pulau Taliabu, Konsultan SDM di Kota  Ternate, Konsultan SDM di Kota  Tidore Kepulauan, Papua, Konsultan SDM di Kabupaten  Asmat, Konsultan SDM di Kabupaten  Biak Numfor, Konsultan SDM di Kabupaten  Boven Digoel, Konsultan SDM di Kabupaten  Deiyai, Konsultan SDM di Kabupaten  Dogiyai, Konsultan SDM di Kabupaten  Intan Jaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Jayapura, Konsultan SDM di Kabupaten  Jayawijaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Keerom, Konsultan SDM di Kabupaten  Kepulauan Yapen, Konsultan SDM di Kabupaten  Lanny Jaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamberamo Raya, Konsultan SDM di Kabupaten  Mamberamo Tengah, Konsultan SDM di Kabupaten  Mappi, Konsultan SDM di Kabupaten  Merauke, Konsultan SDM di Kabupaten  Mimika, Konsultan SDM di Kabupaten  Nabire, Konsultan SDM di Kabupaten  Nduga, Konsultan SDM di Kabupaten  Paniai, Konsultan SDM di Kabupaten  Pegunungan Bintang, Konsultan SDM di Kabupaten  Puncak, Konsultan SDM di Kabupaten  Puncak Jaya, Konsultan SDM di Kabupaten  Sarmi, Konsultan SDM di Kabupaten  Supiori, Konsultan SDM di Kabupaten  Tolikara, Konsultan SDM di Kabupaten  Waropen, Konsultan SDM di Kabupaten  Yahukimo, Konsultan SDM di Kabupaten  Yalimo, Konsultan SDM di Kota  Jayapura, Papua Barat, Konsultan SDM di Kabupaten  Fakfak, Konsultan SDM di Kabupaten  Kaimana, Konsultan SDM di Kabupaten  Manokwari, Konsultan SDM di Kabupaten  Manokwari Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Maybrat, Konsultan SDM di Kabupaten  Pegunungan Arfak, Konsultan SDM di Kabupaten  Raja Ampat, Konsultan SDM di Kabupaten  Sorong, Konsultan SDM di Kabupaten  Sorong Selatan, Konsultan SDM di Kabupaten  Tambrauw, Konsultan SDM di Kabupaten  Teluk Bintuni, Konsultan SDM di Kabupaten  Teluk Wondama, Konsultan SDM di Kota  Sorong

 

pac Info 0 Comments , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Transformasi BPR, Jalan Pintas Untuk Bertahan, Tumbuh dan Berkembang Menghadapi Gempuran Fintech

Dalam waktu kurang dari 5 tahun, jumlah fintech telah mencapai hampir 70% jumlah BPR yang ada di Indonesia, sementara jumlah BPR terus berkurang. Beberapa BPR akhirnya harus menyerah dengan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena gempuran fintech yang jauh lebih cepat dan efisien.

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga saat ini jumlah Fintech Peer-To-Peer Lending tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK telah mencapai sebanyak 1.230 entitas atau hampir 70% dari jumlah BPR yang ada di Indonesia. Jumlah fintech itu terdiri dari 404 entitas yang tercatat pada 2018 dan 826 entitas sepanjang 2019, belum termasuk fintech yang belum tercatat.

Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 42 persen server entintas fintech ilegal tidak ditemukan di Indonesia. Dia menduga, para fintech ilegal ini menempatkan server di luar negeri.

Salahsatu usaha yang semakin goyah dari berkembangnya fintech adalah BPR. Beberapa BPR ditutup tahun ini oleh OJK. Namun demikian, di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech), industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berupaya untuk meraih target pertumbuhan, terutama yang telah berhasil melaksanakan restrukturisasi perusahaannya.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Slamet Edy Purnomo menjelaskan perkembangan BPR saat ini masih baik. Hanya saja terjadi sedikit perlambatan akibat melemahnya ekonomi global. Saat ini pertumbuhan kredit BPR lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah support likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK) belum mampu mengimbangi rencana pertumbuhan kredit perbankan.

Meskipun demikian permodalan perbankan secara nasional masih cukup besar sehingga potensi pengembangan bisnis masih terbuka luas. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan teknologi dan sinergi bank serta mampu melakukan transformasi dari layanan dan tata kelola agar terhindari dari disrupsi bisnis.

Seperti apa transformasi yang dibutuhkan BPR dalam industri perbankan? Untuk menyehatkan kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa mengubah model bisnisnya. Dalam hal kepemilikan (ownership), BPR bisa menerapkan model bisnis yang mampu menyerap dana-dana pihak ketiga dengan baik dan menyalurkannya.

Program transformasi BPR menjadi sangat penting saat ini terutama adalah bagaimana transformasi tersebut bisa mengubah bisnis modelnya. Tentunya dengan menerapkan model bisnis yang bagus, sehingga bisa dirasakan dan diakses oleh semua masyarakat. Edy menyatakan jika BPR memiliki teknologi dengan kemitraan dengan bank lain, maka bisa menjadi channeling sumber bank besar. Dengan begitu, BPR tinggal menyalurkannya saja. Apalagi bank-bank besar belum tentu memiliki outlet di daerah, sehingga kehadiran BPR bisa berperan besar.

“Competitiveness dari bank itu dari waktu ke waktu kalah bersaing, mau tidak mau harus mencari celah. Nah itu yang terjadi selama ini. Ada juga yang beberapa memang nakal,” katanya. Namun jika bank memang terbukti melakukan fraud ataupun pengelolaannya tidak prudent, maka bisa kena pidana atau terkena masalah finance proper. Bahkan yang terbukti pun harus dicopot dan dilepas jika sebagai pemilik.

Senada dengan Sunarto, WT Harjono selaku Direktur Eksekutif Indonesia Fintech Institute menyampaikan bahwa orang ke depannya tidak membutuhkan bank tapi di membutuhkan banking activities (aktivitas perbankan), sehingga tranformasi digital di sektor perbankan merupakan sebuah keharusan. Saya butuh perbankan? butuh. Tapi saya tidak butuh fisik bank nya. Hal ini sesuai dengan hasil survey yang dilakukan Brett King bertajuk author of Bank 4.0 menunjukkan bahwa saat ini “banking is no longer somewhere you go, its something you do. Banking everywhere, never at bank”. Sehingga disebutkan bahwa bank yang mengadopsi kemajuan digital akan tumbuh 18 persen pada tahun 2020. Sementara itu, bank yang tidak mengadopsi digitalisasi akan anjlok 18 persen di tahun yang sama.

Bank harus pintar memposisikan dirinya di era revolusi industri 4.0 ini. Bank harus sudah mulai memikirkan bagaimana caranyae mendesain suatu aplikasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan pola pikir start up. Selain itu, bank juga harus pintar menjalin kolaborasi dengan perusahaan fintech yang dapat ikut mendongkrak bisnis perusahaan. “Tak hanya bank Mandiri, saya rasa semua bank saat ini arahnya kesitu,” tutupnya.

Dalam rangka untuk melaksanakan transformasi Bank Perkreditan Rakyat tersebut, Price and Asset Consulting bekerjasama dengan Indonesia Fintech Institute menawarkan jasa konsultan restrukturisasi Bank Perkreditan Rakyat Anda sehingga bukan hanya bisa bertahan, namun juga bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar.

Merger and Acquisition, Strategi Pengembangan Perusahaan Untuk Menjadi Pemenang

Persaingan semakin ketat. Salahsatu strategi yang bisa ditempuh adalah melakukan merger dan akusisi terhadap perusahaan sejenis. Baik merger dan akuisisi adalah transaksi kompleks yang memerlukan perencanaan bisnis strategis yang penting dan uji tuntas hukum. Seorang lawyer/ konsultan hukum merger dan akuisisi yang berpengalaman dapat membantu memandu Anda melalui berbagai bidang hukum yang mengatur hukum M&A.

Ketika mempertimbangkan merger atau akuisisi, ada banyak faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Sangat disarankan untuk melakukan analisis dan penelitian menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang semua implikasi yang terkait dengan dampak terjadinya penggabungan serta pertumbuhannya.

BEBERAPA ANALISA

Menilai kondisi ekonomi sangat penting untuk menilai faktor eksternal karena kejadian masa depan dan perubahan dalam iklim ekonomi akan memiliki dampak terbesar pada bisnis Anda di masa depan. Merger atau akuisisi mungkin tampak lebih dari layak pada saat ini tetapi jika ramalan ekonomi tidak menguntungkan di masa depan maka bisnis Anda akan mengalami kesulitan keuangan dalam jangka panjang. Jika iklim ekonomi sepertinya akan bermanfaat bagi perusahaan Anda, Anda masih harus memastikan Anda memiliki jumlah keuangan yang tepat untuk melakukan akuisisi atau merger.

Analisis yang paling tepat dan umum yang dapat Anda lakukan adalah analisis SWOT. Analisis ini melibatkan penyelidikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis Anda. Analisis ini bagus karena mencakup semua faktor di dalam dan di luar bisnis.
Kekuatan dan kelemahan adalah aspek internal perusahaan Anda yang akan memberi Anda wawasan tentang di mana tepatnya Anda dapat meningkatkan dan membangun untuk meningkatkan perusahaan. Ancaman dan peluang masih merupakan faktor yang mempengaruhi bisnis Anda tetapi terjadi secara eksternal.
Dengan analisis yang cukup dari ini Anda akan dapat menentukan apa dan siapa ancaman Anda, yang mungkin termasuk persaingan atau perubahan dalam ekonomi, misalnya. Anda juga akan mendapatkan informasi berguna tentang apa peluang Anda sehingga Anda dapat memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan di pasar.

Analisis lain yang akan membantu untuk melaksanakan disebut Analisis Gap atau Analisis Kesenjangan. Ini memerlukan analisis bisnis Anda pada posisi saat ini dan kemudian menganalisis apa tujuan Anda dan di mana Anda ingin perusahaan Anda berada di masa depan. Ini akan memungkinkan Anda memperoleh informasi untuk ‘menjembatani kesenjangan’ dan mengonversi kekuatan Anda untuk mencapai tujuan Anda.

Setelah Anda melakukan analisis yang sesuai dan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi merger atau akuisisi Anda harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari kesepakatan. Anda akan mengetahui apakah itu mendukung strategi Anda dan yakin bahwa kesepakatan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi dibandingkan dengan investasi secara internal.

Untuk melakukan analisis yang lebih mendalam, keterlibatan para ahli seperti konsultan keuangan/ akuntan, konsultan business/ management, konsultan pajak, konsultan hukum dan konsultan terkait lainnya sangatlah diperlukan, sehingga hasil analisis yang diperoleh cukup mendalam dan tajam sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan melangkah lebih lanjut.

MASALAH HUKUM

Ada banyak masalah hukum yang perlu dipertimbangkan dalam proses akuisisi atau merger yang dapat terjadi pada tahap apa pun. Masalah hukum ini harus ditangani dengan hati-hati karena berpotensi menimbulkan dampak besar pada bisnis Anda.

Merupakan bagian penting dari proses yang perlu dipertimbangkan adalah tahap uji kelayakan atau due diligence. Ini adalah proses untuk mengetahui atas semua kewajiban yang terkait dengan pembelian bisnis baru, serta memverifikasi bahwa semua klaim yang dibuat oleh target sudah benar. Disarankan untuk mencari lawyer/ konsultan hukum guna melakukan proses ini, dan para direktur perusahaan bertanggung jawab melaksanakan ini. Untuk tujuan hukum, penting bagi Anda memperoleh perincian kasus hukum di masa lalu, saat ini atau yang tertunda serta bukti bahwa bisnis target memiliki aset utama seperti properti, peralatan, hak cipta, ataupun pelanggan. Anda juga harus melihat adanya pekerjaan/ bisnis dalam hal kewajiban kontrak saat ini dan masa depan serta kontrak yang mungkin terkait dengan perubahan kepemilikan.

Tahap selanjutnya adalah tahap transaksi. Ketika mempertimbangkan ketentuan kesepakatan, Anda harus mencari dan memperoleh konfirmasi dan komitmen tertentu dari target/ pihak yang menjual bisnis kepada Anda untuk membuat Anda merasa nyaman dengan kesepakatan dan memberi Anda cukup keyakinan untuk terus melakukannya. Target/ penjual harus memberikan jaminan secara tertulis tentang kebenaran informasi yang disampaikannya, dan bersedia untuk menanggung segala resikonya bila keterangan/ data/ informasi yang diberikannya itu ternyata tidak benar. Penting juga untuk mengetahui bahwa target/ penjual dapat sepenuhnya memberi ganti rugi dalam situasi tertentu, apabila terjadi penyimpangan atau data/ informasi yang diberikan itu tidak benar.

MASALAH STAF – KARYAWAN

Setelah akuisisi, pengurangan staf (PHK)  atau perubahan sering terjadi untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi adalah fitur yang sangat menarik dari akuisisi atau merger, tetapi PHK dan perubahan mungkin terpaksa dan harus dilakukan untuk mencapainya.

Hal ini menyebabkan potensi timbulnya masalah dan konflik. Jika staf kunci dalam bisnis Anda dan bisnis target terlibat dalam proses dan dilindungi dari ketidakpastian, proses akuisisi atau penggabungan akan lebih lancar dan umumnya lebih mudah dicapai.

Untuk mencapai hal ini, Anda harus mempertimbangkan bagaimana Anda dapat memastikan bahwa staf perlu tahu, tetapi pada saat yang sama tidak harus memberi tahu mereka terlalu banyak. Adalah baik memberi mereka informasi untuk mengurangi ketidakpastian mereka. Juga baik mempertahankan staf penting dan kunci,  yang biasanya dapat dilakukan melalui penawaran insentif dan bonus untuk pekerjaan mereka.

Yang terbaik adalah mengajak staf kunci Anda terlibat dalam proses uji tuntas. Ini juga akan baik untuk mengenal staf penting dalam bisnis dan memahami keahlian mereka dan apa yang mereka mampu. Dalam proses membuat kesepakatan itu juga akan baik untuk memberi tanggung jawab kepada staf senior lebih banyak.

Masalah staf lain yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana Anda dapat mengisi kesenjangan keterampilan misalnya, dan siapa, apakah itu dari perusahaan Anda atau perusahaan target, akan mengisinya. Anda juga harus mempertimbangkan bagaimana mengenai perbedaan upah antara kedua perusahaan dan bagaimana membangun hubungan serta dalam berbagi pengetahuan antara kedua perusahaan. Masalah lain termasuk; relokasi, hal-hal serikat pekerja, kebijakan dan prosedur untuk bisnis yang baru dibentuk, merupakan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dengan seksama.

Keuntungan dan Syarat Go Public

Salahsatu strategi mencari dana dan meningkatkan kepercayaan serta branding adalah melakukan penawaran saham terbuka atau go public. Go Public berarti menjual saham perusahaan ke para investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sebagai contoh, PT. Indofood, PT. Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi Go Public.

Adapun keuntungan dari Perusahaan yang Go Public adalah:
1. Perusahaan dapat meningkatkan Likuiditas dan memungkinkan para pendiri perusahaan untuk menikmati hasil yang mereka capai. Dan semakin banyak investor yang membeli saham tersebut, maka semakin banyak  modal yang diterima perusahaan dari investor luar.
2. Para pendiri perusahaan dapat melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio mereka.
3. Memberi nilai suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dinilai dari harga saham dikalikan dengan jumlah lembar saham yang dijual dipasaran.
4. Perusahaan dapat melakukan merger ataupun negosiasi dengan perusahaan lainnya dengan hanya menggunakan saham.
5. Meningkatkan potensi pasar. Banyak perusahaan yang merasa lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa mereka setelah menjadi perusahaan Go Public atau Tbk.

Syarat syarat Go Public

Untuk keterangan lebih lanjut dan pendampingan perusahaan Anda untuk Go Public, silahkan hubungi Price and Asset Consulting

SURAT EDARAN NOMOR SE-18/PJ/2015

SURAT EDARAN NOMOR SE-18/PJ/2015

 

 

 

SURAT EDARAN
NOMOR SE-18/PJ/2015

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPh PADA TAHUN 2015

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A. Umum
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan mengacu kepada Kebijakan Strategi Kementerian Keuangan 2014-2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/KMK.01/2013, perlu ditetapkan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun 2015.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Ketentuan ini dibuat untuk mendorong pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2015.
2. Tujuan
Memberikan panduan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh.
C. Ruang Lingkup
Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan :
1. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi :
a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan adalah SPT 1771 dan SPT 1771$;
b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (OP) Karyawan adalah SPT 1770 S dan SPT 1770 SS;
c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP OP Non Karyawan adalah SPT 1770;
3. WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
a. WP Badan;
b. WP OP Karyawan dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 96301, 96302, 96303, 96304, dan 96305;
c. WP OP Non Karyawan dengan KLU selain dari KLU WP OP Karyawan ;
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP Penghasilan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-243/PMK.03/20 14, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
4. SPT Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan e-SPT adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
5. E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
6. SPT Tahunan PPh yang digunakan sebagai dasar penghitungan rasio kepatuhan adalah keseluruhan SPT Tahunan PPh dalam bentuk kertas maupun e-SPT:
a. dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP di KPP tempat WP terdaftar, telah dilakukan perekaman Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
b. dalam hal disampaikan secara langsung oleh WP di KPP Lain:
1) untuk SPT 1770 SS tahun pajak 2014, telah dilakukan perekaman LPAD;
2) untuk SPT 1770 SS sebelum tahun pajak 2014, telah dilakukan perekaman Tanda Terima;
3) untuk SPT selain 1770 SS, telah dilakukan perekaman Tanda Terima;
c. dalam hal disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir, telah dilakukan perekaman Tanda Terima SPT Tahunan; dan
d. dalam hal disampaikan secara elektronik, telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE);
namun tidak termasuk SPT Tahunan PPh dengan tanda terima yang telah dibatalkan, SPT Tahunan PPh yang telah diterbitkan surat pemberitahuan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan, dan SPT Tahunan PPh dengan NPWP tidak valid atau berstatus NE/DE/PL (NPWP masih berstatus invalid).
7. Definisi Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Rasio Nasional Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh pada Tahun 2015 adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2015 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2014.
b. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Badan per 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a.
c. Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh OP Non Karyawan adalah perbandingan antara jumlah seluruh SPT Tahunan PPh yang diterima selama tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam angka 2.c (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh) dengan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh OP Non Karyawan per 31 Desember 2014 sebagaimana dimaksud dalam angka 3.c.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Eleklronik.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomer Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Pelunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberilahuan Tahunan.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembersihan Data (Data Cleansing) Wajib Pajak.
9. Keputusan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor KEP-46/PJ.10/2014 tentang Penghapusan NPWP Non Efektif, KEP-47/PJ.10/2014 tentang Penghapusan NPWP Bendahara yang Sudah Tidak Aktif, KEP-48/PJ.10/2014 tentang Penonefektifan NPWP yang Tidak Memiliki Transaksi Perpajakan.
E. Target Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
1. Target nasional rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2015 sebesar 70%. Target minimal masing-masing Kanwil DJP dan KPP ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Targel nasional Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2015 sebesar 46% yang ditunjang oleh rasio kepatuhan sebagai berikut:
a. WP Badan sebesar 60%.
b. WP OP Non Karyawan sebesar 40%.
Target minimal masing-masing Kanwil DJP dan KPP ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Penentuan target sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan pencapaian target nasional, kondisi geografi, Subjek Pajak, dan capaian tahun-tahun sebelumnya.
F. Kriteria Penilaian Target Rasio Kepatuhan
Kriteria penilaian atas pencapaian target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sebagai berikut:
1. Kanwil DJP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
2. KPP dinyatakan tercapai apabila telah mencapai target minimal rasio sesuai kualifikasinya pada tabel dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
G. Strategi Peningkatan Rasio Kepatuhan
KPP melakukan upaya peningkatan rasio kepatuhan dengan melakukan kegiatan antara lain:
1. Pemberi Kerja
a. Melakukan pemetaan pemberi kerja dengan jumlah karyawan besar, kemudian melakukan hal-hal berikut:
1) Membuat jadwal pendampingan pembuatan e-SPT PPh Pasal 21, apabila diperlukan, serta menghimbau pemberi kerja menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 sesegera mungkin kepada karyawannya;
2) Melakukan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan PPh berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya;
3) Memfasilitasi penyampaian SPT Tahunan PPh melalui pemberi kerja (baik melalui dropbox maupun secara elektronik massal di lokasi pemberi kerja).
b. Melakukan konfirmasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pemberi kerja lainnya terkait dengan pegawai/karyawan yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh.
2. Wajib Pajak
a. WP Lama
1) Orang Pribadi Karyawan
a. Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
b. Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT.
c. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos.
d. Melakukan pelaksanaan sosialisasi dan upaya peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh OP (formulir 1770S dan 1770SS) secara elektronik .
e. Melakukan percepatan perekaman Berita Acara (BA), tanda terima (TT), pencetakan LPAD SPT Tahunan PPh, pengiriman SPT Tahunan PPh (SPT 1770 S) milik KPP Lain serta melakukan penanganan (tindak lanjut atau proses validasi) atas SPT dengan NPWP tidak valid atau berstatus NE/DE/PL sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
2) Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan
a. Melakukan inventarisasi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun pajak sebelumnya. Kegiatan yang sama dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun pajak 2014 setelah batas waktu penyampaiannya berakhir. Selanjutnya dilakukan pemetaan terhadap WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
b. Menerbitkan dan mengirimkan himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT.
c. Melakukan inventarisasi dan tindak lanjut surat himbauan/teguran/Surat Tagihan Pajak yang kembali pos.
d. Memanfaatkan data WP yang tidak menyampaikan SPT untuk tahun pajak 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, namun melakukan pekerjaan (karyawan tetap dan/atau pekerja bebas) dan kegiatan usaha di antaranya ekspor/impor (berdasarkan data PEB dan PIB), penyerahan (berdasarkan data faktur pajak, dokumen PP FTZ-01, PP FTZ-02, PP FTZ-03, Inward ManifestOutward Manifest dan data lainnya), pembayaran pajak atau data lainnya, baik sumbernya dari Portal DJP maupun dari sumber lain untuk melakukan himbauan penyampaian SPT Tahunan PPh.
e. Melakukan optimalisasi data internal (Approweb dan Apportal) dan data eksternal (hasil dari Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi) terutama data transaksional sebagai basis himbauan WP yang tidak menyampaikan SPT tetapi menjalankan transaksi ekonomi atau kegiatan usaha .
f. Melakukan pendekatan dengan asosiasi-asosiasi yang terkait dengan WP terkait misalnya asosiasi pengusaha jasa konstruksi, pedagang eceran, dan sebagainya.
g. Melakukan pendekatan kepada konsultan pajak dan akuntan publik dalam rangka peningkatan kepatuhan WP yang ditangani.
h. Melakukan percepatan perekaman Berita Acara (BA), tanda terima (TT), pencetakan LPAD SPT Tahunan PPh, pengiriman SPT Tahunan PPh (SPT 1770) milik KPP Lain serta melakukan penanganan (tindak lanjut atau proses validasi) atas SPT dengan NPWP tidak valid atau berstatus NE/DE/PL sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
b. WP Baru
1) Memberikan sosialisasi menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dengan menekankan pada kewajiban WP jika mempunyai NPWP termasuk sosialisasi mengenai pembuatan e-FIN.
2) Optimalisasi kegiatan Triple One oleh Seksi Ekstensifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan.
H. Pemantauan Realisasi Penyampaian SPT Tahunan PPh
Pemantauan realisasi penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Kanwil DJP dan KPP menggunakan aplikasi DashboardKepatuhan yang tersedia di Portal DJP.
I. Lain-Lain
1. Kanwil DJP memberikan bimbingan dan asistensi kepada KPP di lingkungannya dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan termasuk dalam rangka pencarian data transaksi yang terkait dengan WP.
2. Pada saat jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh, masing-masing KPP/Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam huruf E telah mencapai minimal 90% (sembiIan puluh persen) dari target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sesuai kualifikasinya.
3. Untuk penentuan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2014, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan akan menyampaikan jumlah WP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh kepada masing-masing KPP dan Kanwil DJP.
4. Surat edaran ini berlaku sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
    2. Para Direktur;
    3. Para Tenaga Pengkaji; dan
    4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
    di Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Biaya Deduktibel (Deductible Cost)

Biaya Deduktibel (Deductible Cost)

Ketentuan tentang Biaya Yang Diijinkan Undang-Undang Sebagai Pengurang Penghasilan (biaya Deduktibel/ Deductible Cost) berdasarkan pada UU Pajak Penghasilan No 36 th 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 93 TAHUN 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebut (biaya deduktibel (dedectible cost) dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Kedua, beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya-biaya yang diijinkan Undang-Undang untuk dikurangkan terhadap Penghasilan (biaya deduktibel/ deductible cost) adalah sebagai berikut:

  • biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Biaya-biaya yang dimaksud  lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

WhatsApp chat